Kemenkeu Targetkan Rp40,2 Triliun dari Penerbitan Green Bond

Jakarta, TujuanJP Kementerian Keuangan menargetkan bisa menghimpun dana dari penerbitan obligasi syariah hijau (green bond) sepanjang 2018 sebesar US$3 miliar atau setara Rp40,2 triliun berdasarkan kurs Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai informasi, green bond merupakan instrumen surat utang syariah yang diterbitkan dengan aset dasar (underlying asset) berupa proyek yang bersifat mendukung upaya pelestarian lingkungan, termasuk pengurangan emisi karbon.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan green bond akan diterbitkan dalam tenor lima tahun. Namun, sampai saat ini pemerintah belum menentukan level imbal hasil (yield) surat utang tersebut lantaran penjamin emisi masih melihat daya beli investor.

“Kami akan terbitkan US$3 miliar untuk green bond, tapi semalam angka pricing-nya (harga) masih direkonsiliasi lagi,” jelas Luky di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (23/2).

Ia bilang, angka penerbitan ini hampir serupa dengan penerbitan sukuk global tahun lalu yang sekitar US$2,5 triliun atau Rp39 triliun. Namun, tak seluruh sukuk global yang ditawarkan tahun ini berbentuk green bond.

“Tetap ada yang sebagiannya berupa sukuk global,” terang dia.

Setelah menghimpun dana dari green bond, pemerintah akan menentukan proyek-proyek APBN atau Barang Milik Negara (BMN) yang akan dibiayai menggunakan green bond ini.

Rencananya, sukuk ini akan membiayai BMN atau proyek yang mengedepankan konservasi lingkungan, seperti proyek listrik Energi Baru dan Terbarukan (EBT), pengelolaan sampah, hingga pariwisata berbasis keramahan lingkungan (green tourism).

“Kami belum bisa merinci spesifik proyek yang akan didanai menggunakan sukuk ini. Setahun setelah menerbitkan green bond, kami akan bikin laporan soal akuntabilitasnya,” pungkas dia.

10 tahun kemudian, sambungnya, pemerintah juga memiliki kewajiban menyusun laporan terkait penggunaan dana obligasi berikut proyeknya sebagai aset dasar.